Perbankan Jangan Ragu Danai Industri Perkapalan

Kalangan perbankan harus membuka diri untuk membantu pembiayaan reparasi kapal. Perbankan tidak perlu ragu karena bisnis reparasi kapal adalah sangat menjanjikan karena peluangnya sangat besar. Dana yang akan digelontorkan perbankan mendanai servis kapal pasti kembali.

Finlandia berkeinginan untuk membina hubungan dengan Indonesia dalam mengembangkan industri perkapalan karena Indonesia dipandang sebagai negara kepulauan pantas dikembangkan industri perkapalan.

Firlandia terkenal sebagai pembuat kapal wisata yang aman dan nyaman dengan mesin kapal buatan mereka yang sudah masuk kelas dunia.

Kita juga dapat belajar dari Firlandia mengelola sungai atau danau dan menjadikannya sebagai alat transportasi. Sungai akan kita jadikan sebagai sumber devisa dan tidak hanya sekedar tempat membuang sampah.

Di Firlandia,  sungai dan danau dirawat begitu indah menjadi alat transportasi dan menjadi sarana wisata yang bisa mendatangkan devisa. 

Usaha servis kapal di dalam negeri keadaannya sangat memprihatinkan sebab sering terhambat modal memberi suku cadang kapal. Akibatnya, kapal-kapal yang ada di Indonesia kebanyakan servis atau naik dok di luar negeri yang modalnya lebih siap sehingga pihak perbankan diharapkan membuka diri untuk membiaya servis kapal di dalam negeri. Caranya, perbankan bekerjasama dengan pemilik kapal dan perbankan segera mengucurkan dana langsung kepada dok kapal agar perushaan dok kapal bisa membeli semua suku cadang. Nanti pemilik kapal akan mengembalikan pinjaman itu kepada pihak bank melalui cicilan

Read More

Industri Perkapalan Nasional Tergantung Impor

Hingga kini tidak kurang dari 70 persen bahan baku dan suku cadang industri kapal masih diimpor. Akibatnya, jika ada kapal dirawat atau mengalami kerusakan, seluruh bahan baku dan suku cadang yang diperlukan harus pesan dulu dari luar negeri.

“Karena itu pemerintah sudah harus segera membuat kebijakan agar bahan baku dan suku cadang kapal dibuat di dalam negeri sehingga devisa kita tidak terkuras,” kata Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Tjahjono Roedianto di Jakarta, Kamis (4/8) usai pengukuhan pengurus Iperindo 2011-2014.

Tjahjono mengatakan, bahan baku dan suku cadang kapal yang belum diproduksi di dalam negeri meliputi kabel, lampu dan sebagainya. Hanya untuk kabel saja katanya, penggunaannya amat banyak mencapai 200 km untuk satu buah kapal. Ini artinya, pasar suku cadang kapal terbuka lebar.

Hanya saja menurutnya ada beberapa permasalahan yang masih terjadi sampai saat ini, yaitu pertama, pendanaan untuk investasi dan modal kerja yang belum sepenuhnya mendapat dukungan dari perbankan nasional. Kedua, struktur industri kapal nasional masih lemah, industri pendukung di dalam negeri belum berkembang sebagaimana diharapkan.

“Pemilik kapal masih senang menggunakan desain kapal dan komponen kapal produksi luar negeri,” ujar dia.

Ketiga, adanya ketidakharmonisan pengenaan bea masuk dan pajak-pajak terhadap sektor maritim sehingga menimbulkan distorsi terhadap subsektor maritim lainnya. Contohnya, antara perusahaan pelayaran dengan industri kapal atau galangan kapal mengenai pengenaan bea masuk dan PPN.

Keempat, tidak sinkronnya pembangunan pelabuhan dengan industri kapal / galangan kapal. Penataan pelabuhan akan menggusur industri kapal / galangan kapal yang sudah ada di sana sejak lama.

Tjahjono mengatakan, kemampuan industri anggota Iperindo khususnya industri kapal atau galangan kapal sudah cukup memadai, baik dalam membangun kapal baru maupun dalam memperbaiki dan mereparasi kapal berbagai jenis, tipe dan ukuran kapal.

Struktur industri kapal atau galangan kapal nasional masih belum kuat karena belum didukung oleh industri penunjang di dalam negeri, ketergantungan akan impor bahan baku dan komponen yang tinggi sehingga tingkat daya saingnya masih rendah.

Sementara itu, Menperin MS Hidayat dalam sambutan tertulis yang dibacakan Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin, Budi Darmadi mengatakan, sebagai sebuah negara maritim adalah sangat tepat dan sudah waktunya Indonesia memberikan perhatian khusus pada pembangunan ekonomi maritim, mengingat Indonesia sebagai negara maritim di mana dua pertiga wilayahnya terdiri dari laut dan memiliki potensi sumber daya ekonomi kelautan yang cukup besar.

Untuk hal itu, katanya, dibutuhkan sarana berupa kapal dalam jumlah yang cukup besar, sebagai sarana antara pulau, sarana untuk mengelola kekayaan sumber daya alam, maupun sebagai alat utama sistem pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Indonesia.

Dikatakan, pemerintah telah bertekat untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kebijakan dan program untuk dapat mewujudkan industri perkapalan nasional yang berdaya saing tinggi.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas galangan kapal sehingga mampu membangun kapal-kapal yang berukuran besar dan berteknologi tinggi. Selain itu, pemerintah menyusun kebijakan fiskal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya industri maritim nasional seperti industri pelayaran dan industri galangan kapal serta komponen kapal yang kuat dan berdaya saing tinggi.
Dan yang lain lagi, kata dia, pemerintah mengupayakan dukungan pendanaan di sektor industri maritim yang saat ini dirasakan belum maksimal

Read More