Indonesia perlu segera berbenah diri untuk menjadi negara maritim yang tangguh dan berdaulat, sehingga diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh komponen bangsa serta persamaan persepsi tentang posisi geostrategis Indonesia di kawasan ASEAN maupun dunia.
Keterangan tertulis dari Indonesia Maritime Institute (IMI) di Jakarta, Minggu, menyebutkan, hal tersebut terkait diskusi bulanan IMI tentang strategi negara maritim dengan pembicara Laksma TNI Christina Rantenata dan Connie Rahakundini Bakrie dari IMI.
Connie Rahakundini yang juga Dewan Pembina IMI mengatakan "Berbicara mengenai konsep negara maritim, tidak lepas dari kepentingan pertahanan dan industri pertahanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya harus bisa menjaga kedaulatan, tetapi juga melindungi seluruh kekayaan alam yang dimilikinya".
Menurut Connie, berbicara mengenai konsep negara maritim harus ada kesamaan sikap. "Apakah sama sebagai suatu bangsa. Jangan-jangan konsep Indonesia sebagai negara maritim tidak dipahami semua komponen bangsa. Karena dalam membangun negara maritim diperlukan dasar pemikiran yang harus dimiliki setiap orang," kata Connie.
Ia menjelaskan, konsep negara maritim tidak lepas dari kekuatan pertahanan. Jika pertahanan kuat kedaulatan negara pun akan terlindungi dari ancaman luar.
Sementara itu, Laksma Christina menyampaikan bahwa negara ini perlu kembali memahami fenomena ruang dari NKRI sebagai sebuah negara kepulauan sebagai sebuah realitas serta heterogenitas sebagai sebuah realitas masyarakatnya yang majemuk dan beragam.
"Membangun NKRI tidak bisa dilakukan secara parsial tapi harus konprehensif sesuai dengan amanat UUD 1945, dan harus melahirkan tekad bersama untuk membangunnya menjadi sebuah negara maritim yang tangguh," katanya.
Christina menyampikan salah satu point dalam wawasan kebangsaan adalah kondisi geografi Indonesia yang sangat strategis perlu cermati sebagai sebuah peluang sekaligus ancaman NKRI. Hal ini memerlukan sebuah strategi sistem pertahanan negara yang berkualitas agar posisi geografis ini bisa menjadi kekuatan Indonesia dalam perannya sebagai bagian dari komunitas dunia.
Menurut Christina, paradigma pertahanan negara maritim akan mengacu pada geostrategis, geopolitik, membangun kekuatan pertahanan yang komprehensif dan proporsional antara matra laut, udara dan darat.
"Jika mengacu negara maritim, maka ke depan orientasi pembangunan bangsa harus berorientasi pembangunan sektor maritim, budaya maritim dalam sebuah kebijakan yang konsisten serta menyiapkan lahirnya UU Maritim sebagai landasan hukum," katanya.
Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan diskusi bulanan IMI dengan label Bentang Bahari Baharu sebagai wadah diskusi untuk melahirkan sebuah grand strategi Indonesia menuju negara maritim yang jaya di laut, sejahtera di darat dan perkasa di udara, kata Dr. Y. Paonganan, direktur eksekutif IMI. Selanjutnya IMI juga akan membentuk Pokja Maritim untuk mempersiapkan konsep strategi negara maritim dalam bentuk naskah akademik yang akan selesai akhir 2012.
Keterangan tertulis dari Indonesia Maritime Institute (IMI) di Jakarta, Minggu, menyebutkan, hal tersebut terkait diskusi bulanan IMI tentang strategi negara maritim dengan pembicara Laksma TNI Christina Rantenata dan Connie Rahakundini Bakrie dari IMI.
Connie Rahakundini yang juga Dewan Pembina IMI mengatakan "Berbicara mengenai konsep negara maritim, tidak lepas dari kepentingan pertahanan dan industri pertahanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya harus bisa menjaga kedaulatan, tetapi juga melindungi seluruh kekayaan alam yang dimilikinya".
Menurut Connie, berbicara mengenai konsep negara maritim harus ada kesamaan sikap. "Apakah sama sebagai suatu bangsa. Jangan-jangan konsep Indonesia sebagai negara maritim tidak dipahami semua komponen bangsa. Karena dalam membangun negara maritim diperlukan dasar pemikiran yang harus dimiliki setiap orang," kata Connie.
Ia menjelaskan, konsep negara maritim tidak lepas dari kekuatan pertahanan. Jika pertahanan kuat kedaulatan negara pun akan terlindungi dari ancaman luar.
Sementara itu, Laksma Christina menyampaikan bahwa negara ini perlu kembali memahami fenomena ruang dari NKRI sebagai sebuah negara kepulauan sebagai sebuah realitas serta heterogenitas sebagai sebuah realitas masyarakatnya yang majemuk dan beragam.
"Membangun NKRI tidak bisa dilakukan secara parsial tapi harus konprehensif sesuai dengan amanat UUD 1945, dan harus melahirkan tekad bersama untuk membangunnya menjadi sebuah negara maritim yang tangguh," katanya.
Christina menyampikan salah satu point dalam wawasan kebangsaan adalah kondisi geografi Indonesia yang sangat strategis perlu cermati sebagai sebuah peluang sekaligus ancaman NKRI. Hal ini memerlukan sebuah strategi sistem pertahanan negara yang berkualitas agar posisi geografis ini bisa menjadi kekuatan Indonesia dalam perannya sebagai bagian dari komunitas dunia.
Menurut Christina, paradigma pertahanan negara maritim akan mengacu pada geostrategis, geopolitik, membangun kekuatan pertahanan yang komprehensif dan proporsional antara matra laut, udara dan darat.
"Jika mengacu negara maritim, maka ke depan orientasi pembangunan bangsa harus berorientasi pembangunan sektor maritim, budaya maritim dalam sebuah kebijakan yang konsisten serta menyiapkan lahirnya UU Maritim sebagai landasan hukum," katanya.
Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan diskusi bulanan IMI dengan label Bentang Bahari Baharu sebagai wadah diskusi untuk melahirkan sebuah grand strategi Indonesia menuju negara maritim yang jaya di laut, sejahtera di darat dan perkasa di udara, kata Dr. Y. Paonganan, direktur eksekutif IMI. Selanjutnya IMI juga akan membentuk Pokja Maritim untuk mempersiapkan konsep strategi negara maritim dalam bentuk naskah akademik yang akan selesai akhir 2012.
0 komentar:
Posting Komentar